Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang, Bahrul Ulum meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang untuk melakukan edukasi mitigasi bencana kepada masayarakat.

Ulum mengungkapkan, bahwa terkait bencana baik bencana alam dan non alam harus menjadi perhatian semua pihak. Salah satunya dengan melakukan mengedukasi masyarakat, guna mengantisipasi jika terjadinya bencana alam.

"Bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa menghadapi ketika bencana datang, jadi ketika bencana datang masyarakat tidak panik," ujar Ulum disela Focus Group Discussion (FGD) Merumuskan Kebijakan di wilayah Bencana di Aula Tb. Saparudin Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang, Kamis (15/4/2021).

Ulum menyebutkan, Pemkab perlu melakukan kegiatan pencegahan di wilayah yang memiliki potensi bencana.

"Ada sebuah langkah bisa di ambil Pemkab Serang dengan melakukan kegiatan-kegiatan pra, pelaksanaan dan paska bencana itu terjadi di wilayah kita," ungkap Ulum.

"Semua tempat itu ada potensi bencana kebakaran, tapi bagaimana kita kemudian bisa mengantipasi, bagaimana supaya kebakaran tidak terjadi kalaupun sudah terjadi masyarakat sudah bisa memahami langkah yang harus mereka lakukan," terang Bahrul Ulum.

Oleh karena itu, Bahrul Ulum menyarankan agar Pemkab dapat memberikan support terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"Ini masih menjadi PR kami DPRD, Pemkab bagaimana memberikan support anggaran yang cukup mengalokasikannya," papar Ulum. 

Sementara itu Asisten Daerah (Asda) II Setda Kabupaten Serang, Adjat Gunawan mengatakan, bahwa pada intinya ada 7 poin yang sudah bisa di identifikasi hal-hal yang terkait dengan persiapan untuk penanggulangan bencana.

"Ini yang akan ditindaklanjuti oleh OPD, contoh PJU (penerangan jalan umum) biasanya di kawasan rawan bencana itu ada jalur evakuasi dari lokasi untuk tempat evakuasi. Namun itu harus juga dilengkapi dengan salah satunya PJU, ini salah satu contoh," ujarnya. 

Kemudian terkait drainase (saluran pembuangan air) untuk mengantisipasi genangan.

"Bisanya drainase kebanyakan di wilayah Serang timur pada umumnya hal seperti itu," katanya.

Jadi pada prinsipnya, FGD yang dilaksanakan bagian dari kontribusi pattiro kepada masyarakat agar pihak stakeholder terkait untuk memberikan masukan sehingga bisa memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan bagi Pemkab Serang dengan membuat kebijakan yang responsif terhadap bencana. 

"Karena bencana ini kita harus mengantisipasi dari mulai pra yaitu edukasi menyiapkan infrastruktur yang memang respon terhadap bencana, kedua ketika terjadi bencana itu BPBD, Dinsos bergerak, yang ketiga paska contohnya misalkan trauma healing bagaimana mengatasipasinya. Program-program seperti itu harus dimasukan kedalam program kerja OPD terkait," tutur Adjat.