Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda Kabupaten Serang menggelar Musrenbang Rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD 2022, Kamis sampai Jumat 25 - 26 Maret 2021.

Dalam pembukaan Musrenbang RKPD 2022 yang dilakukan secara daring tersebut, Sekretaris Daerah Tubagus Entus Mahmud Sahiri memberikan empat pesan prioritas pembangunan tahun depan.

"Tema Musrenbang tersebut dirumuskan kedalam empat prioritas pembangunan," ujar Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri dalam pembukaan.

Pertama kata Entus, peningkatan sumberdaya manusia yang sehat dan berakhlak. Kedua pemantapan tata kelola pemerintahan. Ketiga peningkatan kondisi sarana prasarana dan pemerataan pembangunan. "Empat pemulihan perekonomian daerah," katanya.

Ia meminta agar APBD 2022 wajib mendanai sempat prioritas pembangunan daerah tersebut. "Sehingga target pembangunan daerah Kabupaten Serang 2022 dapat tercapai," tuturnya.

Entus menjelaskan, kewajiban pemerintah daerah setiap tahun yakni menyusun dokumen rencana kerja Pemda atau RKPD sebagai landasan penyusunan APBD.

"Penyusunan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dan perangkat daerah serta keterlibatan para stakeholder pembangunan melalui sejumlah tahapan," katanya.

Pertama penyelenggaraan Musrenbang tingkat desa dan kecamatan untuk menggali aspirasi masyarakat sebagai wujud pelaksanaan proses perencanaan bottom up dan partisipatif.

Kedua penyelenggaraan forum gabungan perangkat daerah untuk mensinergikan rancangan SKPD dengan aspirasi masyarakat sebagai wujud pelaksanaan proses perencanaan teknokratis bottom up dan top down.

"Penyelenggaraan Musrenbang daerah untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitik beratkan pada pembahasan mensinkronisasikan rencana kerja antar perangkat daerah dengan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional secara umum dan daerah pada khususnya," ucapnya.

Musrenbang tersebut diikuti oleh Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, Kepala Bappeda Rahmat Maulana, OPD, dan sejumlah stakeholder pembangunan.