Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menetapkan Kabupaten Serang sebagai prioritas aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2020. Sinergi program pusat dan daerah dinilai efektif menurunkan angka stunting. 

Ucapan terima kasih terutama disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  ”Berbagai dukungan terhadap kami, telah mampu menurunkan angka stunting di Kabupaten Serang,” ujar Tatu di sela-sela Dialog Masyarakat Terkait Stunting di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Senin (22/3/2021). 

Turut hadir Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy, Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo, dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. 

Tatu mengungkapkan, pada bulan Februari 2020 angka stunting Kabupaten Serang sebesar 25,94 persen. Kemudian dengan konvergensi, validasi, koordinasi, serta konsolidasi program nasional dan daerah terevaluasi prevalensi stunting per Agustus 2020 sebesar 12,7 persen. 

Ia mengungkapkan, pada 29 juli 2020, Pemkab Serang telah melaksanakan Rembuk Stunting yang bertujuan untuk mencanangkan dan membangun komitmen pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Serang. “Saya mengimbau kepada seluruh perangkat daerah, camat hingga kepala desa menyatukan langkah dan komitmen untuk menurunkan stunting,” ujarnya. 

Dalam Rembuk Stunting, telah ditetapkan 10 lokus desa stunting di Kabupaten Serang. Dalam menentukan lokus desa stunting, Pemkab Serang mengacu pada hasil analisis situasi. “Penetapan lokus stunting sebenarnya tetap di 326 desa di Kabupaten Serang. Hanya saja setiap tahun ada skala prioritas karena angaran yang terbatas,” ujarnya. 

Menurut data yang dirilis Kemenko PMK, saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 27,67 persen. Presiden RI Joko Widodo pun telah mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen di tahun 2024.

Menko PMK, Muhadjir mengatakan, ketersediaan air bersih dan sanitasi layak, berkontribusi besar dalam penanganan stunting. Dia mengungkapkan, intervensi penyediaan air minum, sanitasi yang layak serta perubahan perilaku berkontribusi 70 persen dalam pencegahan stunting. 

"Jadi bukan hanya soal gizi bayi, bukan hanya pemberian asupan gizi yang memenuhi standar untuk ibu hamil  dan ibu menyusui. Tetapi penyediaan air minum dan sanitasi layak mempunyai share yang besar," ungkapnya.

Dalam kunjungannya itu, dilakukan peninjauan pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. "Saya mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan dalam pembangunan air minum dan sanitasi seperti Pamsimas ini," ujarnya.

Pada kesempatan itu, juga melakukan dialog dengan perangkat desa di beberapa wilayah di Kabupaten Serang, keluarga stunting, serta pendamping desa. "Permasalahan sanitasi, ketersediaan fasilitas MCK dan kebersihan lingkungan perlu diatasi dengan kerjasama antara Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah," pungkasnya.(*)